Sosialisasi PKDRT dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Digelar di Desa Paksebali

Klungkung, Jumat 1 Agustus 2025 – Dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai isu Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan perlindungan terhadap pekerja migran, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Klungkung menggelar kegiatan sosialisasi PKDRT dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Desa Paksebali, Kecamatan Dawan.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender, Putu Anika, serta Kepala UPT Dinas Sosial, Wayan Primawati, yang memberikan pemaparan langsung kepada para peserta.

Sosialisasi ini diikuti oleh Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang berasal dari wilayah Desa Paksebali dan sekitarnya. Dalam kegiatan tersebut, para peserta diberikan informasi mengenai hak dan kewajiban sebagai pekerja migran, prosedur penempatan resmi, perlindungan hukum, serta upaya pencegahan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, baik sebelum maupun selama bekerja di luar negeri.

Dalam sambutannya, Putu Anika menekankan pentingnya pengetahuan yang cukup sebelum menjadi pekerja migran, khususnya terkait perlindungan diri dari eksploitasi dan kekerasan.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap calon pekerja migran dari Klungkung berangkat dalam kondisi siap, baik secara administratif maupun mental. Sosialisasi ini menjadi langkah preventif untuk meminimalkan risiko kekerasan dan pelanggaran hak yang mungkin terjadi,” jelasnya.

Sementara itu, Wayan Primawati menambahkan bahwa peran pemerintah dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada CPMI sangat penting, agar proses migrasi berjalan aman, legal, dan bermartabat.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen Pemkab Klungkung dalam mengarusutamakan gender serta memberikan perlindungan maksimal kepada kelompok rentan, khususnya perempuan dan calon pekerja migran.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan para CPMI dapat lebih memahami proses migrasi yang aman dan mendapatkan informasi yang akurat tentang perlindungan yang tersedia, baik dari pemerintah daerah maupun pusat.